Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk
pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan
bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini
berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yang artinya kerajaan
dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep
demokrasi. Terdapat kasus dimana negara republik diperintah secara totaliter.
Dalam zaman modern ini, ketua negara suatu republik biasanya seorang saja,
yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian misalnya di Swiss,
terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara dan di
San Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.
Kita ambil contoh saja negara Uni Emirate Arab sebagai negara dengan bentuk
kepemerintahan republik. Majelis Tertinggi memuat pemerintah-pemerintah
dari tujuh negara bagian. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh
Majelis Tertinggi setiap lima tahun. Majelis Tertinggi juga melantik barisan
kabinet sementara Majelis Federasi Kebangsaan yang mempunyai anggota
sebanyak 40 orang dari ketujuh negara bagian meneliti dan membincangkan
undang-undang yang dicadangkan. Terdapat satu sistem mahkamah persekutuan,
semua negara bagian kecuali Dubai dan Ras al-Khaimah telah menyertai sistem
persekutuan ini; semua negeri mempunyai undang-undang sekular dan Islam
untuk kasus-kasus sipil, kejahatan, dan mahkamah tinggi.Pada tahun 1996,
Dewan Nasional UEA (DPR) dan Majelis Agung UEA (MPR) melakukan
amandemen terhadap Konstitusi Sementara UEA yang dibuat bersamaan
dengan pembentukan Negara Uni Emirat Arab pada tahun 1971, lalu
menjadikannya sebagai konstitusi tetap (Embassy of United Arab Emirates
in Indonesia, 2011).
Dalam Konstitusi UEA, pemerintah mengakui adanya persamaan, keadilan
sosial, kesamaan kesempatan bagi semua warga negara. Pondasi masyarakat
adalah keluarga, sementara agama, akhlak dan cinta negara merupakan tiang
penyangganya. Konstitusi memberi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat,
berupa perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur, orang-orang yang
tidak mampu mengurusi diri mereka, pemberian bantuan dan pembinaan,
serta menelurkan UU yang mengatur pemberian bantuan kepada kaum-kaum
tersebut. UEA sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan
isi konstitusi negara yang menitikberatkan pendidikan dan wajib belajar untuk
tingkat dasar serta pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan
(Embassy of United Arab Emirates in Indonesia, 2011).
Konstitusi UEA mengakui equality of human, dimana konstitusi menegaskan
bahwa semua orang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum, tidak
memandang asal, kewarganegaraan, keyakinan agama maupun status sosial.
Kebebasan pribadi bagi setiap individu juga dijamin oleh konstitusi. Haram
bagi seseorang untuk ditangkap, diperiksa, ditahan maupun dikurung kecuali
menurut ketentuan hukum. Seseorang juga tidak boleh mengalami penyiksaan
atau perlakuan buruk yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai manusia
(Embassy of United Arab Emirates in Indonesia, 2011).
Kemandirian pengadilan merupakan hal mutlak yang dipegang konstitusi. Para
hakim wajib bersifat independen dan tidak boleh ada kekuasaan yang
mempengaruhinya dalam melaksanakan kewajibannya selain aturan hukum
dan suara hatinya (Embassy of United Arab Emirates in Indonesia, 2011).
Rancangan UU dan Peraturan Negara UEA diformulasikan dan disusun oleh
Dewan Menteri, selanjutnya diajukan kepada Dewan Nasional UEA. Pasca
dilimpahkan ke Dewan Nasional, RUU diajukan kepada Komisi Khusus.
Apabila komisi khusus ini melakukan perubahan terhadap usulan RUU ini,
maka RUU yang sudah dirubah ini dilimpahkan kepada Komisi UU untuk
dimusyawarahkan dan dibuatkan bab-babnya sebelum dibahas dalam sidang
Dewan. Pada tahap terakhir, RUU ini diajukan kepada kepala negara (Embassy
of United Arab Emirates in Indonesia, 2011).
Dalam pasal 190 dan 121 dari Konstitusi UEA, tanggung jawab terkait masalah
luar negeri, keamanan, pertahanan, masalah-masalah kewarganegaraan dan
keimigrasian, pendidikan, pelayanan kesehatan, mata uang nasional, pelayanan
pos, telepon dan komunikasi lainnya, kontrol aktivitas penerbangan, perizinan
bagi pesawat udara dan masalah-masalah lain yang dijelaskan secara terperinci
dan yang menyangkut hubungan antara buruh dan pengusaha, kegiatan
perbankan, penentuan wilayah perairan regional dan ekstradisi para pelaku
tindak kriminal kepada pemerintah mereka, diserahkan kepada pemerintah pusat
(Embassy of United Arab Emirates in Indonesia, 2011).
Pada pasal 116 dikemukakan bahwa setiap emirat berhak melakukan semua
otoritas yang tidak diserahkan oleh konsitusi kepada pemerintah pusat. Hal ini
diperkuat oleh pasal 122 yang menyatakan bahwa masing-masing emirat
memiliki wewenang khusus di luar wewenang yang dimiliki oleh pemerintah
pusat, sesuai dengan apa yang tercantum dalam dua pasal terdahulu.
Hukum yang diterapkan di Negara Uni Emirat Arab adalah hukum islam, yakni
Hukum yang diterapkan di Negara Uni Emirat Arab adalah hukum islam, yakni
hukum yang berasal dari kitab suci Al-quran, dan Al-hadist. Karena Negara ini
penduduknya yang mayoritas beragama Islam yang berjumlah 96%.
Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa masih diterapkannya hukum
Tradisional karena pada umumnya Negara ditimur tengah yang terdiri dari suku-
suku, dan masih menerapkan hukum yang dibawa oleh nenek moyang mereka
terdahulu. Dari yang kita lihat, konsep republik yang diusung oleh negara UAE
dan Indonesia hampir serupa namun tak sama. Perbedaannnya terletak
digunakannya hukum-hukum Islam yang sudah diadopsi sejak dulu oleh suku-
suku yang ada di negara itu sebelum terbentuk menjadi negara, sedangkan
Indonesia menganut sistem yang sudah ada ketika zaman penjajahan belanda
yang sudah dimodifikasi hingga sekarang ini.
B. Negara Monarki
Monarki berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan
archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis
pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau
sistem pemerintahan kerajaanadalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun
ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240
dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40
takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara
mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada
sistem konstitusi.
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala
negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya,
sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu
tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa
monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan
digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada
zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan
kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang
dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.
Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan
Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan
serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua
agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di
Malaysia, Yang Dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di
Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah
Gubernur Agung Gereja Inggris. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini
biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.
Kita ambil contoh negara Saudi Arabia. Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi
Kita ambil contoh negara Saudi Arabia. Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi
adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurundan wilayahnya
sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah
Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara.
Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara)
dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman,
Yaman, dan Laut Merah.
Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa’ud
Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa’ud
memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia
(Al-Mamlakah Al-‘Arabiyah Al-Su’udiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh,
Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama
pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal
dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz Al-Sa’ud
Permasalahan sosial terutama persoalan-persoalan yang menyentuh aspek
hukum Alqur’an adalah dasar penggalian hukum. Bahkan jika kasus hukum itu
tidak ada dasarkan hukumnya Nabi Muhammad SAW., menunggu wahyu,
seperti kasus kewarisan. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW., kekuasaan Islam
berturut-turut dipegang oleh empat sahabat nabi, yaitu Abu Bakar, Umar bin
Khatthab, Usman bin Afwan dan Alibin Abi Tahalib. Alqur’an sebagai undang-
undang dasar dan syariah sebagai hukum dasar.
Demikian juga, pada masa kerajaan Umayah dan kerajaan Abassiyah Alqur’an,
Demikian juga, pada masa kerajaan Umayah dan kerajaan Abassiyah Alqur’an,
tetap sebagai Undang-Undang Dasar sedangkan syariah sebagai hukum resmi
Negara, jika persoalan hukum tidak didapatkan dalam ketiga sumber hukum
tersebut maka ditempuh jalan ijtihad. Dasar yang sama juga digunakan oleh
kerajaan Islam setelah runtuhnya kedua kerajaan Islam terebesar tersebut.
Termasuk kerajaan Turki Usmani yang pernah menguasai sepertiga dunia
terutama dunia Islam, sebelum terjadi pembaharuan hukum oleh Kamal Antatur.
Sistem pemerintahan yang digunakan negara ini adalah sistem negara Islam,
Sistem pemerintahan yang digunakan negara ini adalah sistem negara Islam,
dimana Alquran dan Syariat menjadi dasar dari pemerintahan yang dijalankan
Sistem pemerintahan Arab Saudi sendiri adalah presidensil karena dipimpin oleh
seorang raja. Raja selain menjadi kepala negara juga memiliki beberapa peran
disini sehingga sistem pemerintahanya disebut juga sebagai monarki absolut.
Raja Arab Saudi memiliki beberapa peran :
– Kepala Negara
– Perdana Menteri
– Panglima Angkatan Perang
– Penjaga dua tempat suci
– Mengangkat/Memberhentikan Dewan Menteri
– Menafsirkan hukum Arab Saudi tidak mengenal sistem kepartaian.
Tidak ada pemilihan umum, kalaupun ada hanya untuk memilih pemimpin
– Kepala Negara
– Perdana Menteri
– Panglima Angkatan Perang
– Penjaga dua tempat suci
– Mengangkat/Memberhentikan Dewan Menteri
– Menafsirkan hukum Arab Saudi tidak mengenal sistem kepartaian.
Tidak ada pemilihan umum, kalaupun ada hanya untuk memilih pemimpin
lembaga legislatif dan yudikatif yang ditentukan oleh raja. Arab Saudi memiliki
tiga lembaga yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. -Badan Eksekutif disebut
juga sebagai “Dewan Menteri Pemerintahan Arab Saudi”. Beranggotakan Raja
sebagai perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri – menteri negara dan
penasihat raja. Konstitusi Arab Saudi adalah Al Quran dan Sunnah. Hukum dasar
negara adalah Syariah Islam. Dalam aplikasi pemerintahan, Raja menjadi sumber
otoritas bagi setiap otoritas politik yang ada di Arab Saudi. Raja juga berhak
menafsirkan hukum setelah menjalani sejumlah konsultasi & menjalin konsensus.
Konsultasi dan konsensus ini menjadi dasar hukum di bawah Syariah. Menurut
hukum dasar Arab Saudi tahun 1992, terdapat 4 otoritas (subordinat raja)
di dalam negara: Dewan Menteri, Dewan Konsultatif, Pengadilan, dan Ulama.
Raja selain selaku kepala negara, ia juga merupakan perdana menteri, panglima
Raja selain selaku kepala negara, ia juga merupakan perdana menteri, panglima
tertinggi angkatan perang, penjaga dua tempat suci (Mekkah dan Madinah),
mengangkat dan memberhentikan Dewan Menteri, menafsirkan hukum. Otoritas
politik tertinggi di bawah raja adalah putra mahkota. Putra mahkota ini ditentukan
oleh raja, asalkan tetap diambil dari keturunan Abdul Aziz. Putra mahkota bahkan
dapat memerintah atas nama raja, bahkan sebelum mahkota diestafetkan. Dewan
Menteri bertindak selaku legislatof dan eksekutif pelaksana raja. Kedua peran ini
didasarkan atas restu raja. Hukum yang ditetapkan dewan menteri akan menjadi
hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali raja memvetonya. Umumnya, para anggota
dewan menteri pun keturunan Abdul Aziz. Majlis Ss-Shura adalah dewan
konsultatif.
Anggotanya sekitar 120 orang. Tugas mereka adalah memberi nasehat kepada
raja. Anggota majelis ini pun diangkat dan diberhentikan oleh raja. Di
Indonesia, majelis ini mirip Wantimpres. Lembaga pengadilan (yudikatif)
menurut hukum dasar Arab Saudi haruslan independen. Kepala pengadilan
biasanya berasal dari bangsawan ataupun keturunan al-Wahhab. Menteri
Kehakiman Arab Saudi biasanya juga menjadi Grand Mufti. Setiap hakim
diangkat dan diberhentikan oleh Raja. Ulama adalah lembaga yang ada dalam
hukum dasar Arab Saudi yang fungsinya menjadi metode penafsiran hukum
hukum dasar Arab Saudi yang fungsinya menjadi metode penafsiran hukum
Islam yaitu Ijma (konsensus) dan Shura (Konsultasi). Anggota Ulama terdiri atas
keturuan Abdul Aziz dan al-Wahhab. Ulama ini dikepalai oleh Grand Mufti.
Sebenarnya Council of Minister (CoM) bukanlah parlemen layaknya di negara-
negara demokrasi a la Barat. Ia lebih mirip “quasi-legislative” dan tidak primus
interpares dengan raja. Dewan Menteri bertindak selaku legislator dan eksekutif
pelaksana raja. Kedua peran ini didasarkan atas restu raja. Hukum yang
ditetapkan dewan menteri akan menjadi hukum aplikatif dalam 30 hari, kecuali
raja memvetonya. Umumnya, para anggota dewan menteri keturunan Abdul Aziz.
Daftar Pustaka :
http://tempirai-city.blogspot.co.id/2015/04/perbandingan-hukum-tata-negara.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Monarki
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik
https://ilmakribooo.wordpress.com/2013/12/26/sistem-pemerintahan-saudi-arabia/
https://ilmakribooo.wordpress.com/2013/12/26/sistem-pemerintahan-saudi-arabia/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar